Pada Kamis (3/9/2026), Sukoco yang merupakan penyandang disabilitas netra terlihat percaya diri bernyanyi dan berkaraoke bersama warga serta para pengunjung di Warkop Kang Mus, Jalan Bendul Merisi No. 123, Kelurahan Bendul Merisi, Kecamatan Wonokromo, Surabaya.

Dengan penuh semangat, Sukoco menikmati suasana karaoke. Ia tampak larut dalam lagu yang dinyanyikannya tanpa merasa minder dengan keterbatasan yang dimilikinya.

“Yang penting tetap semangat dan percaya diri. Keterbatasan bukan alasan untuk berhenti melakukan hal yang kita sukai,” ujarnya.

Suasana sederhana di Warkop Kang Mus menjadi ruang bagi Sukoco untuk berekspresi, bersosialisasi, sekaligus menghibur orang-orang di sekitarnya.

Keberaniannya tampil bernyanyi juga mendapat perhatian dari warga dan pengunjung yang berada di lokasi.

Momen tersebut menjadi gambaran bahwa keterbatasan fisik bukanlah penghalang untuk berkarya, bersosialisasi, dan menikmati aktivitas yang disukai.

(Red)

Kegiatan yang berlangsung penuh kehangatan tersebut diikuti oleh jajaran pegawai serta Warga Binaan Pemasyarakatan.

Kehadiran Abah Kirun dan Kadir memberikan suasana tersendiri dalam peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW.

Melalui pengajian dan tausiah yang disampaikan dengan gaya komunikatif serta penuh makna, para Warga Binaan diajak untuk menjadikan keteladanan Nabi Muhammad SAW sebagai pedoman dalam menjalani kehidupan.

Kegiatan ini tidak hanya menjadi momentum untuk memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad SAW, tetapi juga menjadi sarana mempererat silaturahmi dan membangun semangat kebersamaan. 

Suasana hangat dan penuh kekeluargaan tampak selama kegiatan berlangsung, dengan para peserta mengikuti rangkaian acara secara khidmat.

“Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW hendaknya tidak hanya dimaknai sebagai sebuah kegiatan seremonial. 

Lebih dari itu, momentum ini menjadi kesempatan bagi kita semua untuk meneladani akhlak Rasulullah SAW dalam kehidupan sehari-hari. 

Bagi Warga Binaan, semoga nilai-nilai keteladanan tersebut dapat menjadi motivasi untuk terus berubah menjadi pribadi yang lebih baik,” ujar Fajar Nur Cahyono.

Melalui pengajian umum dan silaturahmi ini, Lapas Kelas I Madiun berharap semangat Maulid Nabi Muhammad SAW dapat menjadi penguat bagi seluruh peserta untuk meningkatkan keimanan, mempererat persaudaraan, serta menumbuhkan semangat perubahan menuju kehidupan yang lebih baik.

( Dimas)

Aktivis kebijakan publik, Kamil Wahyudi, menyatakan penolakan keras terhadap pengoperasian armada tersebut, meski disebut terdapat dispensasi dari instansi terkait.

Menurut Kamil, dispensasi tidak semestinya menjadi dasar pembenaran apabila kendaraan yang melintas memiliki beban melebihi kemampuan jalan umum yang dilalui.

Dispensasi Dinilai Tak Menjamin Daya Tahan Jalan
Kamil menilai penerbitan dispensasi bagi kendaraan berkapasitas besar di jalan kelas III perlu dikaji kembali dari aspek hukum maupun teknis.

“Sekalipun benar ada izin dispensasi yang dikeluarkan, saya tetap menolak keras. Dispensasi dari dinas tidak otomatis mengubah struktur dan daya dukung jalan.

Kertas perizinan itu tidak bisa menahan beban puluhan ton di atas jalan kelas III yang kapasitasnya hanya sekitar 8 ton,” ujar Kamil, Kamis (3/9/2026).

Ia khawatir penggunaan armada bertonase besar dapat meningkatkan risiko kerusakan terhadap infrastruktur jalan yang digunakan sebagai jalur pendukung proyek.

Kamil juga mempertanyakan alasan penggunaan dispensasi apabila kondisi jalan memang tidak dirancang untuk menanggung beban kendaraan berat.

“Masyarakat diiming-imingi jalan baru di Condong–Segaran, tetapi ruas jalan kelas III di sekitarnya berpotensi hancur dalam hitungan bulan. Ini diduga bentuk pembohongan publik yang dibungkus legitimasi formal,” tegasnya.

Pengawasan Dinilai Tak Mengubah Kapasitas Jalan
Menanggapi klaim adanya pengawasan ketat petugas saat kendaraan tronton melintas, Kamil menilai pengawasan tetap tidak mengubah kapasitas teknis jalan.

“Pengawasan tidak bisa mengubah hukum fisika. Mau diawasi petugas sekalipun, jalan yang dihantam beban melebihi kapasitas berpotensi besar untuk jebol,” katanya.

Ia menilai persoalan utama bukan sekadar pengawasan di lapangan, melainkan kesesuaian antara jenis kendaraan, muatan, serta kelas jalan yang digunakan.

Soroti Dugaan “Dikotomi Palsu”
Kamil juga mengkritik narasi yang menurutnya seolah menempatkan masyarakat pada dua pilihan, yakni proyek terhambat atau penggunaan kendaraan berat melalui dispensasi.

Ia menyebut kondisi tersebut sebagai dugaan “dikotomi palsu” atau false dilemma.

“Ini diduga sebagai pilihan palsu yang diciptakan untuk menutupi indikasi ketidakmampuan perencanaan logistik kontraktor dan pengawas proyek.

Pilihan yang benar sejak awal adalah proyek berjalan tepat waktu menggunakan armada logistik yang sesuai dengan kelas jalan,” paparnya.

Menurutnya, kelancaran pembangunan infrastruktur seharusnya tetap berjalan seiring dengan kepatuhan terhadap ketentuan penggunaan jalan.

Minta Pemerintah Tak Bebani Uang Rakyat
Di akhir pernyataannya, Kamil mengingatkan pemerintah daerah agar mempertimbangkan dampak jangka panjang penggunaan jalan kelas III oleh kendaraan bertonase besar.

Ia khawatir kerusakan jalan pendukung nantinya justru harus diperbaiki menggunakan anggaran pemerintah yang bersumber dari uang rakyat.

“Jangan sampai rakyat diberi jalan baru di Condong–Segaran hari ini, tetapi berpotensi harus menikmati jalan pendukung yang rusak selama bertahun-tahun ke depan,” pungkasnya.

Pernyataan Kamil tersebut merupakan pandangan dan kritik dari aktivis kebijakan publik.

Klaim mengenai dispensasi, kapasitas jalan, pengawasan, serta potensi kerusakan infrastruktur tetap memerlukan konfirmasi dari instansi penerbit izin, pihak kontraktor, dan pengelola proyek terkait.

(Red)

Dalam rekaman tersebut, seorang pria tampak bersama seorang perempuan berambut panjang dalam suasana yang disebut menunjukkan kedekatan. 

Namun, hingga kini belum dapat dipastikan secara independen apakah pria dalam video tersebut benar merupakan anggota DPRD Kabupaten Bojonegoro berinisial SP atau bukan.

Identitas perempuan yang terlihat dalam video tersebut juga belum terverifikasi secara independen. Perempuan itu dalam informasi yang beredar disebut berinisial SSL.

Sejumlah informasi yang beredar menyebutkan, SSL disebut telah mengenal SP sejak sekitar 2021, saat usianya 18 tahun. Keduanya disebut beberapa kali terlihat bersama dalam sejumlah kegiatan, termasuk ketika berada di Jakarta.

Beredar pula tudingan bahwa kedekatan tersebut membuat SSL diduga mendapatkan fasilitas berupa kendaraan mewah serta rumah di wilayah Sidoarjo. Namun, informasi tersebut belum dapat diverifikasi secara independen.

Belakangan, SSL disebut kembali terlihat bersama sosok yang disebut-sebut sebagai SP di salah satu kafe di pusat Kota Surabaya. 

Dalam informasi yang beredar, perempuan tersebut terlihat menggunakan mobil sedan berwarna putih dengan nomor polisi berawalan W, yang merupakan wilayah Sidoarjo.

Seorang sumber yang mengetahui kejadian tersebut mengatakan, keduanya disebut sempat keluar dari sebuah ruangan khusus sebelum kemudian melakukan aktivitas bersama.

“Mereka keluar dari ruang khusus, terus pergi foto-foto. Kalau teman biasa, nggak mungkin foto selfie berdua sambil pegangan tangan,” ujar sumber tersebut.

Sumber meminta agar identitasnya tidak dipublikasikan, sementara itu, terkait beredarnya video yang menampilkan sosok pria yang disebut mirip dirinya, SP dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp pada Rabu (2/9/2026).

SP membantah bahwa pria dalam video tersebut adalah dirinya.
“Bukan saya,” jawab SP singkat.

Hingga berita ini ditulis, belum ada verifikasi independen mengenai identitas pria maupun perempuan yang terlihat dalam video tersebut. 

Berbagai informasi terkait hubungan keduanya juga masih sebatas keterangan sumber dan informasi yang beredar di masyarakat.

( Anton)

Namun, hingga kini belum terdengar secara terbuka mengenai jadwal pemeriksaan ulang terhadap anggota DPR RI tersebut.

Kondisi itu memunculkan tanda tanya di tengah masyarakat, khususnya terkait perkembangan perkara dugaan korupsi pengelolaan dana hibah kelompok masyarakat (Pokmas) Jawa Timur tahun anggaran 2019–2022.

KPK sebelumnya menyatakan akan menjadwalkan ulang pemeriksaan Anwar Sadad yang berstatus tersangka dalam perkara tersebut.

Sorotan publik semakin menguat setelah sejumlah tersangka lain dalam perkara yang sama menjalani proses hukum, termasuk Moch. Mahrus yang ditahan KPK pada 28 Juli 2026 setelah sebelumnya disebut tidak memenuhi panggilan pemeriksaan.

KPK menyebut Mahrus diduga memberikan uang senilai Rp1,5 miliar, emas sekitar satu kilogram, melunasi pembelian rumah di Surabaya, serta membiayai pendirian SPBE yang dikaitkan dengan Anwar Sadad melalui Bagus Wahyudiono.

Perbedaan perkembangan proses hukum tersebut kemudian menjadi perhatian publik. Pertanyaan yang muncul adalah mengapa terhadap tersangka tertentu proses hukum dapat berjalan lebih cepat, sementara pemeriksaan ulang terhadap tersangka lainnya belum terdengar secara terbuka.

Pertanyaan tersebut bukan berarti menyimpulkan adanya perlakuan khusus. Namun, KPK dinilai perlu memberikan penjelasan secara transparan agar tidak berkembang persepsi bahwa penegakan hukum berjalan berbeda ketika berhadapan dengan figur yang memiliki posisi politik strategis.

Presiden GAPKM, Juned ST, yang selama ini turut menyuarakan sekaligus menjadi pelapor atau pengungkap utama dugaan persoalan dana hibah Jatim, mendesak KPK agar tidak berlama-lama membiarkan ketidakjelasan tersebut.

Menurut Juned, apabila secara hukum telah terpenuhi alasan dan persyaratan untuk melakukan tindakan paksa, KPK harus berani menjalankan kewenangannya tanpa melihat latar belakang politik maupun jabatan seseorang.

“KPK jangan sampai membuat masyarakat bertanya-tanya. Kalau memang sudah dipanggil secara patut tetapi tidak kooperatif, jangan hanya mengatakan akan dijadwalkan ulang tanpa kejelasan. Jemput paksa kalau memang syarat hukumnya terpenuhi. 

Jangan ada hukum yang tajam ke bawah tetapi tumpul ketika berhadapan dengan elite,” tegas Juned ST saat dikonfirmasi di Istana Naga, 3 September 2026.

Juned menambahkan, pemberantasan korupsi tidak boleh hanya berhenti pada tersangka yang dianggap mudah diproses. 

Menurutnya, keberanian lembaga antirasuah justru diuji ketika harus menangani perkara yang melibatkan figur dengan kekuatan politik dan jabatan publik.

“Status tersangka itu bukan status kebal hukum. Jabatan DPR RI bukan tameng. Semua warga negara sama di hadapan hukum. 

Kalau KPK serius memberantas korupsi, jangan sampai masyarakat melihat ada ikan kecil yang cepat ditangkap sementara ikan besar justru terlalu lama dibiarkan berenang,” tandasnya.

Juned menegaskan, GAPKM akan tetap mendukung KPK RI dalam upaya memberantas dan mencegah korupsi sekaligus mengawal agar perkara dugaan korupsi dana hibah Jatim dapat diungkap secara transparan.

Namun, dukungan tersebut, lanjutnya, bukan berarti membenarkan seluruh langkah KPK tanpa kritik.

Kritik publik diperlukan agar proses penyidikan berjalan transparan, profesional, serta tidak membuka ruang spekulasi mengenai kemungkinan adanya perlakuan istimewa.

“Kami membela KPK ketika KPK berdiri tegak memberantas korupsi, tetapi kami juga akan mengkritik KPK jika ada proses yang membuat publik bertanya. 

Kami minta KPK segera memanggil ulang Anwar Sadad dan apabila yang bersangkutan kembali tidak kooperatif serta seluruh persyaratan hukum terpenuhi, jangan ragu melakukan jemput paksa. Hukum harus tegas kepada siapa pun, termasuk kalangan elite,” pungkas Juned ST

(Red)

Perkara tersebut disebut telah berjalan hampir dua tahun, namun proses hukumnya masih belum sampai pada tahap persidangan.

Berdasarkan keterangan korban, perkara saat ini masih berada dalam proses penyidikan dan pemenuhan petunjuk dari Penuntut Umum. Di sisi lain, pihak yang dilaporkan dan disebut sebagai terduga pelaku belum menjalani proses hukum di pengadilan.

Kondisi tersebut membuat korban mempertanyakan kepastian serta perkembangan penanganan perkara yang mereka laporkan.

Korban mengaku semakin kecewa karena waktu penanganan perkara dinilai cukup panjang, sementara kepastian hukum yang diharapkan belum juga diperoleh.

“Kami hanya berharap ada kepastian hukum, perkara ini sudah hampir dua tahun berjalan, tetapi sampai sekarang terduga pelaku masih bebas berkeliaran.

Kami sebagai korban merasa seolah-olah hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya,” ungkap korban dengan nada kecewa.

Korban juga berharap aparat penegak hukum dapat memberikan penjelasan secara terbuka mengenai perkembangan perkara, termasuk kendala yang menyebabkan proses hukum belum memasuki tahapan berikutnya.

Menurut korban, kejelasan informasi sangat dibutuhkan agar pihak yang berkepentingan tidak terus berada dalam ketidakpastian.

Meski demikian, secara hukum seseorang tetap harus dipandang sebagai terlapor atau terduga sampai terdapat penetapan status hukum dan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Karena itu, belum adanya proses persidangan tidak dapat serta-merta dimaknai sebagai terbuktinya seseorang melakukan tindak pidana.

Dalam konteks tersebut, keterbukaan informasi mengenai perkembangan penyidikan melalui SP2HP (Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan) menjadi penting.

Informasi tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas kepada korban mengenai sejauh mana perkara telah ditangani dan tahapan apa yang masih harus dilalui.

(Red)

Hal tersebut terlihat dalam pertemuan PLH Danyonif 509/Balawara Yudha Jember Mayor Inf.

Sigit Satria dengan Owner PT Cahaya Pers Group sekaligus Pimpinan Umum media online Jejak-Indonesia.id, 
JejakIndonesia.news dan Pedot.pro, Selamet Solichin, yang akrab disapa Mbah Semar, di Markas Batalyon Infanteri 509/Balawara Yudha Jember.

Pertemuan yang berlangsung pada Rabu (2/9/2026) tersebut dikemas dalam suasana santai, penuh keakraban dan kekeluargaan.

Sejumlah hal dibahas, terutama mengenai pentingnya membangun komunikasi dan sinergitas antara jajaran TNI dengan insan media dalam mendukung terciptanya keamanan, ketertiban dan 
kondusivitas di wilayah Jember.

Pertemuan tersebut bukan sekadar ajang silaturahmi, tetapi juga menjadi momentum untuk memperkuat komunikasi serta menyamakan komitmen dalam menciptakan suasana yang aman, tertib dan kondusif di tengah masyarakat.

PLH Danyonif 509/Balawara Yudha Jember Mayor Inf. Sigit Satria menyampaikan bahwa media memiliki peran penting dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat.

“Pertemuan ini merupakan bagian dari silaturahmi dan membangun komunikasi yang baik.

Kami berharap sinergitas antara TNI dan media terus berjalan secara positif, karena komunikasi yang baik akan memberikan dampak yang baik pula bagi masyarakat,” ujar Mayor Inf. Sigit Satria.

Ia menegaskan bahwa jajaran Batalyon Infanteri 509/Balawara Yudha Jember terbuka terhadap komunikasi dengan berbagai elemen masyarakat, termasuk insan pers.

“Kami ingin hubungan ini bukan hanya sebatas seremonial. Komunikasi harus terus dibangun. Ketika ada persoalan di masyarakat, mari kita komunikasikan dengan baik dan bersama-sama mencari solusi yang terbaik,” tegasnya.

Menurutnya, media juga memiliki tanggung jawab dalam menjaga suasana tetap sejuk melalui pemberitaan yang faktual dan berimbang.

“Pers memiliki kekuatan dalam membentuk opini publik. Karena itu, kami berharap pemberitaan tetap mengedepankan fakta, keseimbangan dan kepentingan masyarakat.

Jangan sampai informasi yang belum jelas justru menimbulkan keresahan,” katanya.

Lebih lanjut, Mayor Inf. Sigit Satria menekankan pentingnya menjaga persaudaraan di tengah dinamika sosial yang berkembang.

“Kita boleh berbeda pandangan, tetapi persaudaraan harus tetap dijaga. TNI, media dan masyarakat memiliki peran masing-masing.

Kalau semuanya berjalan bersama dan saling menghormati, insyaallah kondusivitas wilayah dapat kita pertahankan,” ungkapnya.

Sementara itu, Mbah Semar mengapresiasi sambutan dan keterbukaan PLH Danyonif 509/Balawara Yudha Jember dalam membangun komunikasi dengan insan pers.

“Kami mengucapkan terima kasih atas sambutan dan ruang komunikasi yang diberikan.

Bagi kami, silaturahmi seperti ini sangat penting untuk memperkuat persaudaraan sekaligus membangun sinergi yang positif,” ujar Mbah Semar.

Mbah Semar menegaskan bahwa media yang berada di bawah naungan PT Cahaya Pers Group berkomitmen menjalankan fungsi jurnalistik secara profesional serta ikut berkontribusi dalam menjaga kondusivitas daerah.

“Media jangan hanya hadir ketika ada masalah. Media juga harus menjadi bagian dari solusi.

Kami siap membangun komunikasi dengan TNI dan seluruh stakeholder demi kepentingan masyarakat serta kondusivitas wilayah Jember,” tegasnya.

Ia berharap komunikasi yang terbangun di lingkungan Yonif 509/Balawara Yudha tersebut dapat menjadi awal dari hubungan yang semakin erat dan berkelanjutan.

“Hari ini kita bertemu, bersilaturahmi dan membangun komunikasi.

Harapan kami, persaudaraan dan sinergitas ini bukan sekadar sementara, tetapi terus terjaga dalam jangka panjang,” pungkas Mbah Semar.

Pertemuan tersebut menjadi momentum penting dalam mempererat hubungan antara TNI dan media, sekaligus memperkuat komitmen bersama untuk menjaga komunikasi, persaudaraan serta kondusivitas wilayah Jember.

TNI kuat bersama rakyat, media profesional bersama masyarakat. Sinergitas dijaga, kondusivitas Jember bersama.

( Anton)

Seorang pria berinisial S (39), warga Desa Daleman, Kecamatan Galis, Bangkalan, diamankan polisi setelah diduga kuat menjadi pelaku perampasan tas berisi perhiasan emas milik seorang pedagang emas.

Kapolres Bangkalan AKBP Wibowo, S.I.K., M.H., mengatakan korban diduga telah diincar pelaku sejak meninggalkan toko perhiasannya di Pasar Kedungdung, Kecamatan Modung.

Aksi tersebut terekam kamera CCTV di Jalan Raya Patereman, Kecamatan Modung. Dalam rekaman, pelaku terlihat mengambil tas ransel milik korban yang diletakkan di sampingnya, kemudian melarikan diri menggunakan sepeda motor ke arah barat.

“Kurang dari 24 jam, anggota Satreskrim Polres Bangkalan yang dipimpin Kasatreskrim berhasil mengungkap tindak pidana pencurian emas yang terjadi di Kecamatan Modung,” ujar AKBP Wibowo saat memberikan keterangan di Mapolres Bangkalan, Selasa (1/9/2026).

Pengungkapan kasus tersebut dilakukan setelah polisi melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP), memeriksa rekaman CCTV, serta meminta keterangan dari sejumlah saksi.

Dari hasil penyelidikan, petugas kemudian mengarah kepada S yang diduga kuat sebagai pelaku. Polisi selanjutnya mengamankan tersangka beserta sejumlah barang bukti.

Di antaranya, cincin seberat sekitar 400 gram senilai Rp400 juta, kalung seberat 200 gram senilai Rp200 juta, serta gelang seberat 300 gram dengan nilai sekitar Rp300 juta.

Selain itu, polisi turut menyita bandol senilai Rp150 juta, cincin anak senilai Rp250 juta, leburan emas senilai Rp80 juta, serta uang tunai 2.500 ringgit Malaysia yang jika dikonversikan senilai sekitar Rp9 juta.

“Total seluruh kerugian atau barang bukti yang diamankan senilai Rp1,189 miliar,” ungkap AKBP Wibowo.

Diduga Beraksi di Sreseh, Sampang
Dalam pemeriksaan sementara, polisi juga menemukan dugaan bahwa tersangka sebelumnya melakukan aksi serupa di wilayah Sreseh, Kabupaten Sampang, pada hari yang sama sebelum melakukan penjambretan di Modung.

Kapolres Bangkalan menjelaskan, korban sebelumnya meninggalkan toko dan dalam perjalanan pulang diduga telah dibuntuti oleh pelaku.

“Korban dari toko kemudian pulang ke rumah sudah diikuti pelaku, kemudian setelah sampai pelaku mengambil barang emas tersebut,” jelas AKBP Wibowo.

Atas perbuatannya, tersangka dijerat Pasal 476 KUHP tentang tindak pidana pencurian, dengan ancaman hukuman maksimal lima tahun penjara.

Keberhasilan pengungkapan kurang dari 24 jam tersebut menjadi bukti respons cepat Satreskrim Polres Bangkalan dalam menindaklanjuti laporan masyarakat dan mengungkap kasus pencurian dengan nilai kerugian mencapai miliaran rupiah.

(Red)

Bupati Subandi didampingi Komandan Kodim (Dandim) 0816/Sidoarjo Letkol Inf Abraham Prihadi, Kapolresta Sidoarjo Kombes Pol Christian Tobing, serta Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Sidoarjo Eri Sudewo saat menjenguk para santri pada Selasa malam (1/9/2026).

Rombongan terlebih dahulu mendatangi Pondok Pesantren Mambaul Hikam Tanggulangin untuk melihat langsung kondisi para santri. Setelah itu, Bupati bersama rombongan melanjutkan kunjungan ke sejumlah rumah sakit yang merawat para santri, di antaranya RS Delta Siti Hajar, RS Delta Surya, dan RSUD R.T. Notopuro Sidoarjo.

Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan para santri yang mengalami keluhan mendapatkan pelayanan medis secara cepat dan tepat.

Di hadapan para santri dan pihak rumah sakit, Bupati Subandi menegaskan bahwa tidak ada santri yang meninggal dunia dalam kejadian tersebut. 

Seluruh pasien telah mendapatkan penanganan medis dan kondisi mereka berangsur membaik.

“Tidak ada yang meninggal. Semua pasien sudah tertangani dengan baik. Kalau nanti ada berita yang menyebut ada yang meninggal, itu tidak benar. 

Kami sudah memastikan dan mengecek langsung kondisi para santri di rumah sakit,” tegas Bupati Subandi saat berada di RSUD R.T. Notopuro Sidoarjo.

Sebagai bentuk perhatian dan empati pemerintah daerah, Bupati Subandi meminta jajarannya terus berkoordinasi dengan rumah sakit yang merawat para santri. 

Ia menekankan agar pelayanan medis diberikan secara maksimal hingga kondisi seluruh pasien membaik.

“Kami berkoordinasi dengan semua rumah sakit untuk melakukan penanganan dan memberikan pelayanan yang semaksimal mungkin,” ujarnya.

Berdasarkan data sementara dari RSUD R.T. Notopuro Sidoarjo, sekitar 200 santri mendapatkan perawatan di sejumlah rumah sakit.

“Yang di rumah sakit ini kurang lebih 200-an. Cuma sudah membaik semuanya. Sebagian nanti bisa pulang karena kondisinya sudah baik,” kata Subandi.

Sementara itu, lebih dari 58 santri menjalani perawatan di RS Siti Hajar. Para santri dilaporkan dalam kondisi baik dan mendapatkan perawatan dari tenaga medis.

Bupati Subandi juga mengimbau para wali santri agar tetap tenang dan tidak panik. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo terus memantau perkembangan kondisi para santri hingga seluruhnya dinyatakan pulih.

“Saya mengimbau para wali santri semuanya, tidak usah ada kekhawatiran. Kami sebagai pimpinan daerah sudah memaksimalkan penanganan. Insya Allah semua santri akan sembuh,” tuturnya.

Selain memastikan pelayanan medis berjalan maksimal, Bupati Subandi menyatakan akan segera memanggil Dinas Kesehatan Sidoarjo serta Dinas Perizinan dan Penanaman Modal Sidoarjo untuk menindaklanjuti dugaan keracunan tersebut.

“Besok kami panggil Dinas Kesehatan dan Dinas Perizinan. Jika nanti hasil pemeriksaan memastikan kejadian ini disebabkan oleh makanan dari program Makan Bergizi Gratis (MBG), tentu akan segera kami tindak lanjuti,” kata Subandi.

Pemeriksaan nantinya akan mencakup kelayakan makanan, mulai dari proses pengolahan hingga penyajiannya. Aspek perizinan penyedia makanan juga akan diperiksa bersama dinas terkait.

“Kami akan melihat bagaimana proses kelayakan makanannya. Mulai pengolahan seperti apa, termasuk izin-izinnya. 

Semua akan kami cek dan tindak lanjuti bersama dinas terkait,” tegasnya.

Pemkab Sidoarjo memastikan pemantauan dan koordinasi dengan pihak rumah sakit serta instansi terkait terus dilakukan. 

Langkah tersebut untuk memastikan seluruh santri mendapatkan penanganan terbaik hingga kondisi mereka benar-benar pulih.

(Red)

Pantauan di ruang pelayanan Satpas SIM Colombo Surabaya menunjukkan aktivitas pelayanan berjalan dengan tertib.

Petugas tampak aktif memberikan pendampingan sekaligus penjelasan kepada masyarakat yang sedang mengurus penerbitan SIM, baik untuk pembuatan SIM baru maupun perpanjangan.

Dengan pendekatan yang komunikatif dan ramah, petugas membantu pemohon memahami setiap tahapan administrasi, mulai dari proses pendaftaran, pengisian formulir, verifikasi berkas, hingga tahapan pelayanan berikutnya.

Tidak hanya memberikan pelayanan di loket, petugas juga aktif menyapa dan berdialog langsung dengan para pemohon.

Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan masyarakat memperoleh informasi yang jelas serta dapat mengikuti seluruh prosedur dengan lancar.

Pendampingan secara langsung ini diharapkan mampu memberikan rasa nyaman kepada masyarakat sekaligus meminimalisir kebingungan selama proses pengurusan SIM.

Kondisi ruang pelayanan yang tertata rapi serta sistem pelayanan yang terstruktur turut mendukung kelancaran proses penerbitan SIM.

Dengan demikian, masyarakat dapat memperoleh pelayanan secara lebih efektif dan efisien.

Kasat Lantas Polrestabes Surabaya AKBP Galih Bayu Raditya, S.I.K., M.M., melalui Kasubnit Ipda Hariyo, menyampaikan bahwa peningkatan kualitas pelayanan publik menjadi salah satu prioritas Polrestabes Surabaya dalam membangun dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri.

“Melalui pelayanan yang humanis dan responsif di Satpas SIM Colombo Surabaya, kami berupaya memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam pengurusan SIM sekaligus menghadirkan pelayanan yang transparan dan profesional,” ujarnya.

Pelayanan yang optimal diharapkan tidak hanya memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh SIM, tetapi juga mendorong kesadaran tertib berlalu lintas.

Kepemilikan SIM menjadi salah satu bentuk legalitas sekaligus bukti kompetensi seseorang dalam berkendara di jalan raya.

Dengan mengedepankan pelayanan yang ramah, transparan, dan profesional, Satpas SIM Colombo Surabaya terus berupaya menghadirkan pelayanan publik yang memberikan rasa aman dan nyaman bagi seluruh masyarakat.

(Red)