Beritakasus.com//Probolinggo — Alokasi anggaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo sebesar Rp814.250.000 untuk 83 paket Honorarium Narasumber Tahun Anggaran (TA) 2026 menuai sorotan.
Besarnya anggaran tersebut dipertanyakan di tengah kebijakan efisiensi dan tuntutan agar belanja pemerintah lebih berpihak pada kepentingan masyarakat.
Puluhan paket honorarium narasumber tersebut dinilai perlu mendapat perhatian serius, terutama terkait urgensi kegiatan, penerima honorarium, besaran anggaran, serta manfaat yang dihasilkan bagi masyarakat dan pembangunan daerah.
Aktivis pemerhati anggaran, Kamil Wahyudi, S.H., menilai pemerintah daerah semestinya mampu menjelaskan secara terbuka dasar pengalokasian anggaran tersebut.
“Di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang masih membutuhkan perhatian serius, alokasi honorarium sebesar Rp814 juta untuk 83 paket ini patut dipertanyakan.
Pemerintah harus bisa menjelaskan urgensi setiap kegiatan dan manfaat konkretnya bagi masyarakat,” ujar Kamil saat ditemui di Probolinggo, Kamis (10/9/2026).
Menurutnya, pemecahan anggaran menjadi puluhan paket kegiatan juga perlu diawasi agar tidak terjadi tumpang tindih program maupun pengeluaran yang tidak memberikan hasil optimal.
Kamil meminta Pemkab Probolinggo membuka informasi secara transparan mengenai 83 paket tersebut, mulai dari jenis kegiatan, waktu pelaksanaan, pihak yang menjadi narasumber, besaran honorarium, hingga output yang dihasilkan.
“Kami mendorong transparansi penuh,publik berhak mengetahui siapa saja narasumber yang dilibatkan, berapa honor yang diberikan, kegiatan apa yang dilaksanakan, dan apa hasil nyata yang diperoleh dari penggunaan anggaran tersebut,” tegasnya.
Ia juga meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta aparat pengawasan dan penegak hukum melakukan pengawasan sesuai kewenangan terhadap realisasi belanja tersebut, terutama untuk memastikan seluruh kegiatan benar-benar terlaksana dan anggarannya digunakan sesuai ketentuan.
Sorotan tersebut bukan berarti menyimpulkan adanya pelanggaran dalam penggunaan anggaran.
Namun, besarnya nilai belanja dan jumlah paket kegiatan dinilai membuat transparansi serta akuntabilitas menjadi hal penting yang harus dijelaskan kepada masyarakat.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Pemkab Probolinggo belum memberikan keterangan resmi terkait dasar penganggaran Rp814.250.000 untuk 83 paket honorarium narasumber, termasuk rincian kegiatan, penerima honorarium, serta hasil atau output dari masing-masing kegiatan.
Berita ini masih terbuka untuk hak jawab dan klarifikasi dari Pemkab Probolinggo maupun pihak terkait lainnya.
(Red)
Editor : Priyo
