Beritakasus.com//Surabaya – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Timur, Ahmad Sruji Bachtiar menegaskan bahwa EMIS 4.0 menjadi kunci utama kelancaran Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026.
Namun hingga saat ini masih ditemukan berbagai kendala serius di lapangan, mulai dari data santri belum terinput, NISN belum sinkron, akun operator belum aktif, hingga operator pondok pesantren yang masih kesulitan menggunakan sistem baru.
“EMIS adalah fondasi database pendidikan Islam nasional. Validasi data menentukan akses BOS, PIP, BOP Pesantren, dan bantuan sarpras,” tegas Ahmad Sruji Bachtiar, Senin (11/5/2026).
Di lapangan, banyak operator madrasah dan lembaga pendidikan Islam mengaku mengalami hambatan saat melakukan input data EMIS 4.0.
Permasalahan yang sering muncul meliputi validitas data, sinkronisasi sistem, NISN tidak terbaca, data ganda, akun operator belum aktif, hingga adanya perbedaan data antara EMIS, Dapodik, Dukcapil, dan DTKS/DTSEN.
Kemenag Jatim saat ini terus melakukan sosialisasi dan pendampingan kepada operator agar integrasi data pendidikan berjalan optimal.
Pemutakhiran data EMIS 4.0 ditargetkan selesai sebelum tenggat waktu 31 Mei 2026, sementara implementasi penuh EMIS-GTK dijadwalkan mulai Juli 2026.
Sementara itu, Ketua Yayasan Jawapes Indonesia Emas, Rizal Diansyah Soesanto menilai persoalan SPMB 2026 diprediksi semakin kompleks karena masih banyak data siswa yang belum sinkron dengan DTKS/DTSEN.
“Hal ini terjadi di wilayah Kelurahan Karah dan Banyu Urip, warga mengaku diberi informasi bahwa operator SIKS-NG di kelurahan sudah dihapus sehingga diminta mengurus langsung ke Dinas Sosial.
Sementara di Dinsos masyarakat diarahkan melakukan perubahan data mandiri secara online, namun website overload dan sulit diakses,” ungkap Rizal.
Ia juga menyoroti minimnya pemahaman wali murid dari kalangan masyarakat miskin dan kurang mampu yang harus mengurus validasi data secara mandiri tanpa pendampingan.
Kondisi tersebut menyebabkan banyak warga kesulitan menggunakan haknya untuk mendaftar melalui jalur afirmasi akibat data desil yang belum sinkron, ditambah kendala dalam memahami sistem digital SPMB.
“Jika sinkronisasi data tidak segera diselesaikan, persoalan ATS atau Anak Tidak Sekolah berpotensi muncul kembali dengan jumlah lebih besar saat momentum SPMB 2026,” tegas Rizal.
Sinkronisasi data kini menjadi pekerjaan besar pemerintah agar pelaksanaan SPMB 2026 berjalan lancar dan tidak merugikan para siswa, khususnya dari kalangan masyarakat kurang mampu.
Editor : Priyo
